Akbar dan Ical Total Dukung Prabowo-Hatta

JAKARTA - Aspirasi sejumlah petinggi dan kader Partai Golkar yang membelot dari keputusan partai terkait dengan pilpres tidak didukung Ketua Dewan Pertimbangan PG Akbar Tandjung. Politikus senior yang dalam beberapa hal berseberangan sikap politiknya dengan Ketua Umum DPP PG Aburizal Bakrie tersebut kini justru termasuk yang mantap mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa.
 
"Saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar sudah mengirimkan semacam surat edaran kepada seluruh jajaran Partai Golkar di seluruh Indonesia untuk tidak ragu-ragu memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta," kata Akbar setelah menerima Hatta Rajasa di kediamannya, Jalan Purnawarman, Jakarta, Minggu (25/5).
 
Dia menegaskan, surat edaran tersebut sekaligus untuk memperkuat arah koalisi partainya mendukung kandidat yang diusung poros koalisi Partai Gerindra itu. Bahkan, lanjut mantan ketua umum DPP PG itu, tidak hanya sebatas instruksi, dirinya juga akan ikut turun dalam upaya memenangkan duet Prabowo-Hatta. "Saya juga membina relawan muda untuk mendukung Prabowo sebagai presiden. Saya sebagai ketua juga akan melakukan gerakan-gerakan di seluruh Indonesia," imbuhnya.
 
Akbar lalu membeber alasan dirinya maupun partainya mendukung Prabowo-Hatta. Menurut dia, sosok Prabowo adalah tokoh yang memiliki rekam jejak baik. Mantan Danjen Kopassus tersebut juga dianggap memiliki jiwa kepemimpinan.  
 
Akbar juga berpendapat, Prabowo memiliki jaringan internasional yang luas. Menurut dia, hal itu penting karena akan berpengaruh positif terhadap agenda nasional. Misalnya, ketika Indonesia harus siap menghadapi ASEAN Community.
"Secara pribadi, saya juga sudah kenal beliau cukup lama, sejak muda sekali, sejak selesai mengikuti pendidikan militer pada 1970 awal. Saya juga mengikuti (kiprah) dia di bidang kemiliteran," paparnya.
 
Terkait dengan kader yang membelot keputusan partai dengan mendukung pasangan lain, Jokowi-Jusuf Kalla, Akbar memiliki pandangan tersendiri. Menurut dia, mereka yang memilih jalan tersebut tidak perlu sampai diberi sanksi pemecatan.

"Tapi, mereka (yang membelot, Red) juga harus melakukan langkah sebagai konsekuensi pilihan sikapnya," katanya. Misalnya, mundur dari jabatan di struktur partai. "Itu konsekuensi ketika berbeda dengan garis keputusan partai," tandasnya. (dyn/c4)