Akbar Dimusuhi, Ical Merugi
Jumat, 28 Desember 2012 – 18:28 WIB

Akbar Dimusuhi, Ical Merugi
JAKARTA - Guru besar politik dari Universitas Indonesia (UI), Profesor Maswadi Rauf menilai perseteruan Ketua Dewan Penasihat Golkar Akbar Tandjung dengan Ketua umum Golkar Aburizal Bakrie mengenai elektabilitas calon presiden Partai Golkar masih dalam tataran demokrasi yang wajar. Menurutnya, tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh kubu Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie. Akbar Tanjung didesak disanksi karena pernyataannya yang mengkritisi elektabilitas Ical sebagai Capres. Mantan ketua umum Golkar itu mengatakan jika tingkat keterpilihan Ical tidak naik hingga medio 2013, sebaiknya dievaluasi. Omongan ini kemudian memantik kemarahan orang-orang seperti Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Muladi yang mengusulkan agar DPP memberi sanksi pada Akbar.
Lain halnya jika orang-orang dekat Ical yang menaggapinya emosional. Lantas kata dia, masalah ini segaja dikondisikan untuk memberikan sanksi Akbar Tandjung dengan alasan mengritik elektabilitas Ical. Maswadi mengatakan dengan pemberian sanski itu hanya akan merugikan Ical sebagai capres dan Partai Golkar karena menciptakan konflik yang membesar.
“Harusnya Akbar Tandjung dimanfaatkan oleh Ical, bukan malah secara terencana memusuhinya,” kata Maswadi Rauf, menanggapi usulan dari kubu Ical yang mewacakan pemberian sanksi bagi Akbar, di Jakarta, Jumat (28/12).
Baca Juga:
JAKARTA - Guru besar politik dari Universitas Indonesia (UI), Profesor Maswadi Rauf menilai perseteruan Ketua Dewan Penasihat Golkar Akbar Tandjung
BERITA TERKAIT
- 3 Hakim Kasus Suap Pembebasan Ronald Tannur Dituntut Penjara Sebegini
- Korban Dokter Kandungan Cabul di Garut Bertambah, Polisi Lakukan Pendalaman
- Petugas CAT Tes PPPK Tahap 2 Jangan Coba 'Main Mata' dengan Honorer
- PT SMI - eMudhra Berkolaborasi Hadirkan Identitas Digital dan Keamanan Siber Terlengkap di Indonesia
- Desa Mukti Sari Memanfaatkan Limbah Ternak untuk Kemandirian Energi
- DPR: Poin Pelarangan Produksi & Distribusi AMDK Dalam SE Gubernur Bali Harus Dihilangkan