Akbar Dukung Permintaan Menkopolhukam soal Penundaan Munas Golkar
Anggap Pernyataan Tedjo Edhy Bukan Bentuk Intervensi
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku telah bertemu Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno untuk meminta klarifikasi terkait permintaan pemerintah ke kepolisian agar tak mengeluarkan izin penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) partai beringin itu di Bali, Minggu (30/11). Dari pertemuan itu, Akbar menyimpulkan bahwa permintaan Tedjo ke polisi bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap urusan rumah tangga Partai Golkar.
"Mereka (pemerintah) melihat ini (munas) bisa menggangu situasi di Bali. Apalagi di akhir tahun diperkirakan banyak turis mancanegara, nanti takutnya, jangan sampai ada negara yang mengeluarkan travel warning," kata Akbar di kediaman pribadinya, Jalan Purnawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/11) malam.
Akbar justru cenderung setuju dengan pandangan Tedjo itu. Hal ini terlihat dari salah satu alasan Wantim Golkar mengeluarkan rekomendasi penundaan Munas IX. Pertimbangannya adalah agar konflik internal Golkar yang telah diwarnai bentrok fisik tidak merambah ke tempat-tempat lain, termasuk Bali.
Akbar juga berpendapat, status Tedjo sebagai kader Partai NasDem tidak mempengaruhi netralitasnya. Karena itu, Akbar mengharapkan seluruh kader Golkar bisa menghormati pandangan menkopolhukam yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut itu.
"Pak Tedjo memang kader NasDem, tapi waktu ketemu dia jelas bilang, saya sebagai pejabat negara dan tidak ada sama sekali interes politik. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitan dengan agenda politik," pungkas Akbar.(dil/jpnn)
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku telah bertemu Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno untuk meminta klarifikasi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tak Hadiri Penetapan KPU, Gubernur-Wagub Kalsel Terpilih Sampaikan Permohonan Maaf
- Dewan Pakar BPIP Apresiasi Komitmen Menlu Sugiono Jalankan Diplomasi Pancasila
- 102 Formasi PPPK 2024 di Daerah Ini Belum Terisi
- R2, Honorer TMS & Belum Daftar PPPK Tahap 2 Mengetuk Istana, Ada Kemajuan
- Honorer Berstatus R2 dan R3 PPPK 2024 Siapkan Demo Nasional Besar-besaran
- Tolong Dicatat, Indonesia Bakal Punya Monumen Reog