Akbar: Golkar Tidak Usung Calon Terindikasi Korupsi
Selasa, 07 Agustus 2012 – 03:47 WIB
TERNATE - Kesiapan Partai Golkar Maluku Utara (Malut) menyambut agenda politik pemilihan gubernur Malut 2013, mendapat perhatian tersendiri dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung. Tiba di Ternate, Sabtu (4/8) akhir pekan, mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu secara khusus meminta para kader Golkar untuk serius menyiapkan diri menyosong Pilgub Malut 2013.
“Kedatangan saya di sini, untuk melihat sejauh mana kesiapan kader-kader Golkar menyosong agenda-agenda politik baik di daerah seperti pemilihan gubernur Maluku Utara dan agenda nasional sebagai agenda politik di daerah. Juga melihat kesiapan Partai Golkar melaksanakan amanah yang diberikan organsiasi melalui musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar,” kata Akbar kepada wartawan usai buka puasa di Jhoanie, Jalan Branjangan, Ternate.
Akbar mengatakan, Golkar memberikan kesempatan kepada siapa saja, baik tokoh-tokoh Golkar maupun figur di luar Golkar yang ingin menggunakan Partai Golkar sebagai kendaraan politik menuju pilgub. Namun secara tegas, Akbar menyatakan, Golkar tidak akan mengusung kandidat yang terindikasi korupsi. “Kalau ada kandidat yang terindikasi korupsi, harus dihindari. Dan ini harus menajdi perhatian,” tandasnya.
“Kandidat yang akan mengendarai Partai Golkar juga harus bersedia memberikan dukungan penuh pada visi dan misi Partai Golkar. Bila perlu ada semacam kontrak politik,” imbuhnya.
TERNATE - Kesiapan Partai Golkar Maluku Utara (Malut) menyambut agenda politik pemilihan gubernur Malut 2013, mendapat perhatian tersendiri
BERITA TERKAIT
- Menyikapi Pernyataan Effendi, Guntur Romli Yakin Status Tersangka Hasto Sebagai Orderan Politik
- Indonesia Jadi Anggota BRICS, Marwan Cik Asan: Ini Langkah Strategis!
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Agenda HUT PDIP Tidak Mundur Meski Hasto Menghadapi Persoalan di KPK
- Jumlah Anggota Koalisi Parpol di Pilpres Perlu Diatur Mencegah Dominasi
- Proses Penetapan Tidak Transparan, Dekot Se-Jakarta Ajukan Gugatan ke PTUN