Akbar: Masalah di DPR Bermula Dari Rekrutmen Parpol
Selasa, 12 April 2011 – 21:42 WIB

Akbar: Masalah di DPR Bermula Dari Rekrutmen Parpol
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya (Golkar), Akbar Tanjung mengatakan kehadiran partai politik (parpol) di era demokrasi saat ini jauh dari harapan masyarakat. Sebab, pada prakteknya parpol itu hanya jadi wahana calon pemimpin tanpa suatu mekanisme kader. Kata mantan Ketua DPR itu, salah satu penyebab tidak baiknya performance sistem lembaga kepresidenan dan dewan tidak dapat dipisahkan dari kondisi objektif partai politik saat ini. "Menurut saya, lembaga kepresidenan dan dewan memang performance-nya belum baik hingga masih banyak masalah di situ. Performance yang kurang baik itu sesungguhnya bermula dari rekrutmen kader parpol yang tidak baik," ungkap Akbar.
"Siapa saja boleh menggunakan partai politik tanpa harus melalui mekanisme pengkaderan partai. Dengan demikian fungsi partai sebagai institusi untuk menyiapkan kader pemimpin tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan," kata Akbar Tanjung, saat membuka diskusi bertema 'Capres Independen dan Penguatan Partai Politik', di Akbar Tanjung Institute, Jakarta, (12/4).
Baca Juga:
Mestinya, lanjut Akbar, setiap calon yang diusung oleh parpol merupakan para kadernya dengan track record yang jelas dan mudah ditelusuri. "Saat ini tidak begitu, siapa saja bisa diusung oleh parpol untuk didaftarkan sebagai kandidat dalam Pemilukada asal bisa meyakinkan elit parpol," katanya.
Baca Juga:
JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya (Golkar), Akbar Tanjung mengatakan kehadiran partai politik (parpol) di era demokrasi saat ini
BERITA TERKAIT
- Kanang Tekankan Peran Vital PJT I dan II Dukung Swasembada Pangan hingga IKN
- Connie Serahkan Dokumen Rusia ke DPP PDIP, Isinya Berkas & Diska Lepas
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- Pengurus DPP Partai Hanura Akan Dikukuhkan, Benny Rhamdani: Kami Undang Presiden Hingga Kepala Daerah
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR