Akbar Puji Langkah Tujuh Ketum...Loh yang Satu Lagi Gimana?
jpnn.com - NUSA DUA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung menilai langkah tujuh calon ketua umum menolak mekanisme pemilihan terbuka sangat tepat. Karena, pada hakikatnya Golkar terus membangun sistem politik yang benar-benar demokratis.
"Jadi sistem memberi kesempatan mereka yang terpanggil menjadi caketum bisa turut serta dan kemudian juga pemilihannya bisa diartikan secara demokratis, dari pemungutan suara secara rahasia," ujar Akbar, Senin (16/5).
Menurut mantan ketua umum DPP Golkar ini, dengan model pemilihan tertutup, maka para pemilik suara dapat dengan bebas menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, tanpa ada paksaan dan kekhawatiran.
Saat ditanya apakah perolehan suara enam calon akan mampu menyaingi dua calon lain, Setya Novanto-Azis Syamsuddin yang disebut-sebut bakal berkoalisi, menurut Akbar tergantung efektivitas calon mempengaruhi pemilih.
"Karena yang berdaulat kan para pemilih. Saya yakin mereka menginginkan pemimpin dengan gagasan yang betul-betul terbaik bagi kepentingan partai kita ke depan," ujar Akbar.
Ia memaparkan pandangan tersebut, karena semua pihak di tubuh Golkar, sangat berkepentingan membawa partai berlambang pohon beringin tersebut, betul-betul mengalami perubahan dan perbaikan. Sehingga mampu menghasilkan posisi politik yang terhormat dan diapresi seluruh rakyat Indonesia.
"Pada beberapa waktu belakangan ini saya prihatin, karena survei jauh dari harapan. Mudah-mudahan dengan kepemimpina baru yang solid dan kuat, visi yang kuat dan kesediaan menggunakan waktu penuh bagi kemajuan partai, bisa menghasilkan perbaikan-perbaikan," ujar Akbar.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pengukuhan Kepengurusan KWP 2024-2026, Ariawan: Saatnya Bersinergi dan Berkolaborasi
- KPK Dalami Keterlibatan David Glen di Kasus TPPU Abdul Gani Kasuba
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Soal Jaksa yang Terlibat Judol Hanya Iseng-Iseng, Astaga!
- Pordasi Era Kepemimpinan Aryo Djojohadikusumo Siap Kirim Atlet ke Olimpiade LA 2028
- Menteri Hukum Lantik Widodo Jadi Dirjen AHU, Tekankan Supremasi Hukum yang Transparan
- Mendes Yandri dan Mensos Gus Ipul Teken MoU, Siap Berkolaborasi Entaskan Kemiskinan