Akbar: Serahkan Saja Blok West Madura ke Pertamina

JAKARTA - Menjelang berakhirnya masa kontrak pengelolaan Blok Madura Barat (West Madura Offshore atau WMO) pada 6 Mei mendatang, pemerintah dinilai sebaiknya menyerahkan kepemilikan saham 100 persen kepada Pertamina. Alasannya, sebab pengalaman dan kemampuan Pertamina dalam mengelola blok ini sudah teruji semenjak Mei 1981. Nantinya, Pertamina pun dapat mengajak BUMD Jawa Timur untuk bersinergi, terutama karena selama ini BUMD tidak mendapat tempat.

Ungkapan itu antara lain disampaikan oleh mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, menjawab pertanyan wartawan, Kamis (28/4) malam, terkait perdebatan tentang komposisi saham yang akan dimiliki Pertamina dalam mengelola blok tersebut. "Penyerahan saham 100 persen kepada Badan Usaha Nasional Pertamina, sebagai bentuk komitmen pemerintah pada kepentingan nasional yang lebih besar. Jika kewenangan penuh dikelola oleh Pertamina, maka Blok West Madura akan lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia, dan juga masyarakat Jawa Timur (khususnya)," tegas Akbar.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar itu mengaku mencium 'bau tidak sedap' dalam masalah Blok Madura Barat ini. Pasalnya katanya, ada dua perusahaan baru yang tidak berpengalaman dalam pengelolaan blok migas, justru diberi saham yang cukup lumayan di sana.

"Pemerintah harus terbuka soal ini. Jika tidak, maka prinsip keterbukaan dalam pemerintahan terabaikan, dan dapat menimbulkan kecurigaan adanya kemungkinan korupsi," tandas Akbar. Gelagat tidak sehat itu, menurut Akbar pula, karena ada permainan dari orang-orang di lingkaran kekuasaan pemerintahan yang berusaha mengambil keuntungan atas kelanjutan kontrak baru Blok Madura Barat.