Akbar Tandjung: Hanya Demokrat yang Lakukan Pendidikan Politik
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan hingga kini tidak ada partai politik di Indonesia yang mengingkari bahwa Golkar adalah partai yang pertama kali menggelar konvensi calon presiden.
"Hingga kini, tidak ada yang mengingkari, bahwa Golkar adalah partai yang pertama kali di sejarah politik Indonesia menyelenggarakan konvensi calon presiden. Saya ketua umumnya," kata Akbar Tandjung, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (31/10).
Bahwa dalam perjalanannya pemenang konvensi calon presiden Partai Golkar (Wiranto) tidak dipilih oleh rakyat untuk jadi presiden dalam Pemilu 2004, menurut Akbar Tandjung, itu masalah lain lagi.
"Hasil tidak penting, tapi dari konvensi Golkar itu ada nilai-nilai dan pendidikan demokrasi yang patut kita hargai," ujar Akbar Tandjung.
Dijelaskannya, ada 5 pasang peserta konvensi calon presiden Partai Golkar saat itu. "Ada Wiranto yang kini jadi Capres Partai Hanura, lalu Aburizal Bakrie walau kini Capres Golkar tanpa konvensi, Ada Prabowo juga calon presiden dari Gerindra serta Surya Paloh yang kini jadi Ketua Umum Partai NasDem dan hanya saya saja yang tidak Capres 2014 mendatang. Yang ingin saya katakan, semua mantan peserta konvensi Capres Golkar hingga kini masih eksis," tegasnya.
Dalam kaitan amanat konstitusi bahwa hanya partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden itu, mestinya kata Akbar, semua Parpol peserta Pemilu 2014 harus bersikap terbuka.
"Faktanya, hanya Demokrat saja yang menyelenggarakan konvensi Capres. Partai Demokrat saja yang menjalankan pendidikan politik. Sementara diintern Golkar ada yang tidak suka dengan konvensi," imbuh Akbar Tandjung.
Menjawab pertanyaan beredarnya sejumlah billboard Partai Golkar dengan gambar Akbar Tandjung di sejumlah jalan di Ibukota Jakarta, dia menjelaskan bahwa itu tidak ditujukan untuk Pilpres.
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan hingga kini tidak ada partai politik di Indonesia yang mengingkari bahwa
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi