Akbar Tandjung: Potensi Kerusuhan Pilkada Serentak Sangat Besar

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta penyelenggara pilkada serentak memperhatikan gelaran tersebut. Menurut Akbar, potensi kerusuhan pilkada serentak sangat besar.
"Kita baru akan melaksanakan pilkada serentak pertama kali. Selama ini saja pilkada dilakukan tidak serentak potensi konfliknya besar,” kata Akbar usai buka buasa bersama di rumah dinas Ketua DPD RI, Irman Gusman di Jakarta, Jumat (26/6).
“Jadi kita harus siap mengantisipasi apapun yang mungkin bisa terjadi dalam pelaksanana pilkada serentak ini sebab kita belum punya pengalaman pelaksanaan pilkada serentak," tambah Akbar.
Mantan Ketua DPR RI itu berharap, KPU menyelesaikan berbagai kekurangan pilkada. "Ini yang saya perhatikan kemarin katanya anggaran pengamanan untuk kepolisian belum tercukupi. Ini harus diselesaikan karena masalah pengamanan ini masalah krusial dalam pilkada serentak," tegas Akbar.
Selain itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini meminta pihak-pihak terkait mencarikan jalan untuk memenuhi kekurangan anggaran pemilu. "Itu kan ada Kementrian Dalam Negeri, KPU dan juga pemerintah daerah, Kementrian Keuangan dan pihak terkait lainnya. Harus ada cara agar masalah ini bisa diselesaikan," ujar Akbar. (fas/jpnn)
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta penyelenggara pilkada serentak memperhatikan gelaran tersebut. Menurut Akbar,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Program Remaja Bernegara Bentuk Tanggung Jawab Parpol untuk Regenerasi Dunia Politik
- Tak Ikut Retret dan Ikuti Instruksi Megawati, Zukri Misran: Semua Kader Tegak Lurus
- Wibawa Pemerintahan Prabowo Dipertanyakan Setelah Terbit Instruksi Megawati
- Golkar Perintahkan Seluruh Kader yang Terpilih Jadi Kepala Daerah Wajib Ikut Retret
- Demokrat Jakarta Timur Solid Dukung AHY Jadi Ketum Periode 2025-2030