Akbar Tegaskan Arus Bawah Penentu Ketua Umum Golkar
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan bahwa penentu calon ketua umum partainya bukan suara dari elite. Menurutnya, figur yang terpilih sebagai Ketua Umum Golkar akan ditentukan oleh para pimpinan partai berlambang beringin itu di tingkat daerah, yakni pengurus tingkat provinsi (DPD I) dan kabupaten/kota (DPD II).
“Di Golkar itu yang berdaulat untuk menentukan siapa jadi ketumnya adalah DPD I dan DPD II. Bahwa ada masukan dan pendapat, dari kalangan elite di pusat ya bisa saja sebagai satu masukan," kata Akbar kemarin.
Komentar Akbar itu sebagai respon atas semakin maraknya bursa calon Ketua Umum Golkar. Beberapa nama sudah ramai diperbincangkan, mulai dari tokoh senior, hingga sosok muda partai yang sebelumnya berbeda sikap dukungan politik pada pilpres lalu.
Karena itu, Akbar menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan Ketua Umum Golkar pada munas yang belum jelas kapan akan digelarnya. Akbar juga menyebut pimpinan daerah partai yang nantinya akan menentukan dan memutuskan siapa yang akan menjadi ketua umum.
"Pada Munas nanti Golkar akan kembali mencari tokoh yang paling tepat dan paling mampu untuk membawa partai bisa kembali meraih posisi-posisi yang terhormat. Selain itu juga pemimpin Golkar kedepan akan bisa membuat partai ini sangat dihargai oleh kawan dan lawan politiknya," papar mantan ketua umum Golkar itu.
Akbar mengaku tidak mempermasalahkan apakah tokoh senior atau muda yang akan menjadi pimpinan. "Yang penting komitmen kepada partai, dedikasi, prestasi, loyalitas pada partai itu juga tentu sudah teruji sehingga orang itu pantas atau tepat jadi ketum partai," ujar dia.
Sejumlah nama yang muncul antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Selain itu ada juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Syarif Cicip Sutardjo, kemudian Mahyudin, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.(indopos/jpnn)
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan bahwa penentu calon ketua umum partainya bukan suara dari
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik