AKBP Toni Ingatkan Personel Agar Tidak Tergoda Ikut Politik Praktis
jpnn.com, SUKABUMI - Kapolres Sukabumi AKBP Toni Prasetyo Yudhangkoro meminta kepada seluruh jajarannya agar menjaga netralitas pada Pemilu 2024 yang pelaksanaannya kurang dari sebulan lagi.
"Seluruh personel Polri wajib menjunjung tinggi netralitas, jangan tergoda untuk ikut-ikutan politik praktis. Tugas kita di pemilu ini adalah memberikan pengamanan," ujar Toni dikutip dari Antara, Selasa (16/1).
Dalam apel perdananya di Mapolres Sukabumi di Kompleks Perkantoran Jajawai, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Toni menyatakan tidak ingin ada laporan terkait personel Polri di jajarannya terlibat politik praktis seperti mengarahkan warga untuk memilih calon ataupun parpol tertentu, apalagi sampai menjadi tim sukses.
Jika kedapatan dan bukti-buktinya jelas serta lengkap, maka pihaknya tidak akan segan menindak oknum personel tersebut sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Tindakan yang diberikan mulai dari peringatan/teguran, penundaan kenaikan pangkat hingga sanksi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
Dia juga mengimbau jajarannya agar selalu menjaga penampilan dan sikap saat berinteraksi dengan masyarakat, kemudian memberikan edukasi kepada warga tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan.
"Saya harap semua jajaran untuk melaksanakan seluruh program prioritas Polri saat tahapan pemilu, pemungutan suara hingga penetapan dan pelantikan calon terpilih," ujar dia.
Toni juga meminta jajarannya agar menerapkan pola pelayanan yang humanis dan membuka komunikasi secara luas dengan masyarakat, agar warga merasa dekat dan tidak ada sekat dengan anggota Polri.
Kapolres Sukabumi AKBP Toni Prasetyo Yudhangkoro mengingatkan kepada para personel Polri untuk menjaga netralitas.
- Kasatreskrim Ditembak Kabag Ops di Sumbar, Kadiv Propam Bilang Begini
- Ronny Bicara Putusan MK, Anggota TNI & Polri Kena Pidana Kalau Tak Netral
- Bamsoet Minta Polri Jerat Bandar Narkoba Dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Soal Putusan MK, PDIP Tak Akan Diam Jika ASN hingga TNI-Polri Melanggar Netralitas
- Putusan MK jadi Kekuatan Bawaslu Awasi ASN, TNI, Polri, hingga Kades yang Tak Netral