Akhirnya Anggota Dewan Melunak Juga

Menurut Sallon, apabila APBD belum disahkan akhir bulan ini, akan berimbas kepada program kegiatan. Peraturan Wali Kota (Perwako) yang menjadi alternatif dinilai hanya mampu membayar biaya rutinitas saja.

"Jangan sampai perwako keluar, APBD belum disahkan. Karena perwako hanya mampu membayar biaya rutinitas, seperti biaya listrik, air, transportasi (bus Damri) dan operasionalnya," jelasnya.

Begitu juga dengan proses-proses lelang, gaji satgas kebersihan dan tenaga honorer bakal telat. "Termasuk juga gaji kita di dewan, bulan Januari saja belum dibayarkan," tuturnya.

Terkait perwako mengeluarkan anggaran 1/12 dari APBD, politisi Nasdem itu mengaku bisa saja. Akan tetapi mengeluarkan anggaran 1/12 itu akan lebih rumit dan memakan waktu yang lebih lama.

"Makanya kita berharap jangan sampai keluar perwako ini. Dan APBD segera disahkan," ucapnya.

Hendra Asman, anggota Komisi II lainnya menegaskan, pihaknya dari Golkar sudah bersepakat untuk menggesa pembahasan APBD Batam 2017. Apalagi, pembahasan-pembahasan sudah mulai dilakukan.

"Tinggal teken dan penyerahan RAPBD. Saya pikir tak ada masalah lagi, satu dua hari selesai. Itu pendapat kami dari Golkar," jelasnya.(rng/she)