Akhirnya Pemkot Surabaya Kuasai Kebun Binatang



SURABAYA - Upaya Pemkot Surabaya untuk bisa mengelola Kebun Binatang Surabaya yang semakin amburadul mendapat angin segar. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan telah mengirim surat kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini awal Juli lalu. 


jpnn.com - 
Surat bernomor S.387/Menhut-IV/2013 tersebut menjawab surat yang dikirim Risma akhir Mei lalu. Prinsipnya, surat yang ditembuskan ke 11 instansi lain itu berisi dua hal. Pertama, Kemenhut mendukung permohonan izin lembaga konservasi atas nama Perusahaan Daerah (BUMD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya. 



Kedua, sambil menunggu izin konservasi selesai diproses, demi pemantapan pengelolaan KBS, BUMD bentukan pemkot bisa mengelola dengan banyak catatan. Di antaranya, menyertakan pengelola teknis profesional di bidang konservasi dan lahan tidak digunakan untuk kepentingan lain. Pemkot juga diharuskan selalu berkoordinasi dengan Balai Besar Kelestarian Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS.



Gambarannya, BUMD KBS sebenarnya sudah cukup siap. Struktur organisasi sudah terbentuk. Direksi sudah dipilih. Badan pengawas juga sudah ada. Bahkan, APBD 2013 telah mengalokasikan anggaran untuk operasi kebun binatang itu sebesar Rp 15 miliar.



Ketua DPRD Surabaya M. Machmud yang menerima tembusan surat mengungkapkan, lampu hijau pusat tersebut merupakan langkah maju. "Sekarang sudah terang, izin segera keluar. Kini amat bergantung pada kesiapan pemkot sendiri," kata Machmud kemarin. 



Dia menambahkan, dengan keluarnya surat itu, sengketa hukum antara pengelola lama KBS, yakni Perkumpulan Taman Flora dan Satwa Surabaya (PTFSS), dan Kemenhut yang mempersoalkan pencabutan izin konservasi dikesampingkan. "Ya sudah, dengan surat ini konflik yang ada tidak perlu dipikirkan lagi," ujarnya. 



Politikus Partai Demokrat tersebut juga berharap koordinasi antar BKSDA dan TPS KBS itu sebatas kerja sama. "Ranahnya, dua pihak tersebut tidak sampai intervensi," katanya. 



Kengototan pemkot mengelola KBS itu memang tampak sedari awal. Bahkan, ketika izin konservasi masih menggantung di pusat, Wali Kota Tri Rismaharini bereaksi cukup keras. Selain mengadu ke presiden, Risma -sapaan akrab Tri Rismaharini- mengultimatum akan memgambil alih lahan KBS. Sebab, selama ini pemkot menguasai KBS dengan sertifikat hak pakai. Pemkot akan mengelola secara mandiri taman satwa seluas 15 hektare itu dengan binatang yang tidak memerlukan izin Kemenhut. 



Komisi B DPRD Surabaya juga pernah merayu PTFSS -sebagai pengelola lama yang sudah dihentikan- agar mencabut gugatan hukumnya. Dengan begitu, izin lembaga konservasi bisa segera diserahkan kepada pemkot.