Akhirnya PPP Selamatkan PDIP di Pilgub Sumut
jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya memutuskan bersama PDI Perjuangan mengusung Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus di pemilihan Gubernur Sumatera Utara atau Pilgub Sumut 2018.
Keputusan itu diambil Rabu (10/1) pagi, meski awalnya terjadi penolakan oleh kader PPP di Sumut. "Maka kami melengkapi pasangan Djarot-Sihar di Sumut. Tanpa PPP pasangan ini tak bisa maju," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (10/1).
Arsul menuturkan, dalam membentuk koalisi, seluruh partai itu pasti ada pertukaran. "Di satu tempat kami menerima dukungan, di tempat lain memberi dukungan," katanya.
Nah, kata dia, Sumut ini menjadi dinamika terakhir di PPP. Sebab, di satu sisi PPP dengan PDI Perjuangan sepakat di Jawa Tengah. PPP mendapat posisi calon wakil gubernur (cawagub).
Sedangkan di Jabar juga ada kesepakatan bahwa PDI Perjuangan tidak ikut dalam koalisi mengusung Ridwan Kamil, sehingga PPP mendapat posisi cawagub. "Itu bagian kesepakatan," katanya.
Sedangkan PPP di sisi lain diminta mendukung Djarot-Sihar di Sumut yang diusung PDI Perjuangan.
Nah, ujarnya, ketika PDI Perjuangan menyodorkan nama Djarot-Sihar, PPP yang berprinsip bottom-up langsung berkomunikasi dengan jajaran di bawah. Meski hasil akhirnya tetap di tangan DPP, tapi ada kewajiban mengomunikasikan dengan jajaran bawah.
"Harus kami akui PPP Sumut berkeberatan dengan paslon ini. Tentu kami harus mendengarkan bahkan kalau kami ikuti terjadi unjuk rasa di kantor DPW PPP Sumut. Buat kami itu demokrasi di internal," katanya.
Tanpa bantuan PPP, PDI Perjuangan tak bisa mendaftarkan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus di Pilgub Sumut.
- Survei Polling Institute: PDI-P Berpotensi Keok di Jabar XI
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Calon PDIP Kalah di SMS, Yoshua: Efek Maruarar Sirait Pindah ke Gerindra
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral