Akhirnya Problem SMP Swasta di Surabaya Dapat Solusi

jpnn.com, SURABAYA - Setelah melalui berbagai proses, keluhan SMP swasta yang kekurangan murid tahun ini menemui solusi juga. Segera dibuat peraturan wali kota tentang bantuan operasional pendidikan daerah (bopda). Bantuan pemkot bisa dialirkan lebih banyak setelah aturan itu ditetapkan.

Pemkot memasukkan lebih banyak murid baru ke SMP negeri daripada tahun-tahun sebelumnya. Alasannya, kualitas beberapa sekolah swasta dinilai di bawah standar. Selain itu, ditemukan penyelewengan atas bantuan bopda yang diberikan Namun, pemkot tidak bisa begitu saja mematikan sekolah swasta. Bagaimanapun mereka adalah penyelenggara pendidikan yang sejak lama berkontribusi bagi Surabaya. Solusi perwali diambil agar bantuan pemkot bisa masuk. Keputusan itu disampaikan dalam hearing bersama musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) SMP swasta di Komisi D DPRD Surabaya kemarin (3/9). Pertemuan tersebut merupakan yang kedua antartiga pihak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Eri Cahyadi menginginkan adanya hearing ketiga pekan depan. Agendanya membahas draf perwali. Baru kali ini MKKS dan dewan dilibatkan dalam pembuatan perwali. ''Biar hasilnya sesuai kebutuhan teman-teman. Aturan dibahas bersama sebelum ditetapkan,'' jelas Eri yang belum sebulan menjabat kepala bappeko itu.

Perwali tersebut akan mengatur standar pendidikan. Terutama standar kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan. Misalnya, gaji guru. Jika sekolah swasta ternyata hanya memberikan gaji Rp 2 juta, pemkot bakal memberikan tambahan Rp 1,5 juta. Kebutuhan operasional juga punya standar. Pemkot bakal memberikan bantuan hingga memenuhi standar yang telah ditentukan di perwali.

Namun, ada syaratnya. SMP swasta harus mengumpulkan rencana anggaran belanja (RAB) secepatnya. Harus tuntas sebelum hearing pembahasan draf perwali pekan depan. ''Pemkot tidak bisa bantu tanpa RAB. Kalau swasta tidak terbuka, ya akan terus engkel-engkelan tidak ada habisnya,'' tegas Eri.

Seluruh anggota komisi B sepakat dengan solusi itu. Namun, komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut meminta pemkot tidak melakukan intimidasi dengan memeriksa sekolah-sekolah swasta. Sebab, beberapa pekan belakangan sejumlah sekolah swasta diaudit inspektorat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha ikut dalam rapat tersebut. Dia mengatakan bahwa sekolah swasta yang menerima bopda selama ini serbasalah. Jika ditolak, mereka butuh. Namun, jika diterima, anggarannya bisa dipakai untuk keperluan lain. Ujung-ujungnya jadi temuan saat audit.

Padahal, menurut Masduki, sekolah swasta sebenarnya tidak berniat menyalahgunakan uang tersebut. Dia yakin uang itu tetap digunakan untuk kepentingan pendidikan. Dia menerangkan, 70 persen gaji guru SMP swasta di bawah Rp 1 juta. (sal/c15/git)