Akibat Pemprov Terlalu Pede

Karenanya, melalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang beranggotakan 11 orang, DPD siap mengambil peran aktif ikut mengawal proses mediasi sengketa lahan aset pemerintah yang ada di berbagai daerah. "Intinya, Tragedi Priok tidak boleh terulang lagi," tegas Ketua PAP DPD Sudarsono, usai menerima pengaduan masyarakat Meruya terkait persoalan yang sama, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (15/4).

  

Menurut dia, seperti halnya kasus di Priok, masyarakat yang terlibat sengketa lahan dengan aset pemerintah di berbagai daerah, sebagian besar juga siap melakukan perlawanan. Termasuk, jika pemerintah setempat kembali melakukan upaya-upaya represif seperti yang dilakukan di Priok. "Jika tak hati-hati, kasus Priok ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain," tandas senator asal Jawa Timur tersebut. (bay/ aj/jpnn)