Akil Anggap UU MK Baru Lebih Buruk

Contoh lain adalah Pasal 15 UU MK yang dinilainya mengandung kekeliruan tata urutan pencantuman pasal. Ayat 1 pasal tersebut menjelaskan syarat hakim konstitusi, sementara pada ayat 2 malah menjelaskan soal syarat calon hakim konstitusi. Sedangkan pada ayat 3 menjelaskan syarat kelengkapan administrasi para calon hakim konstitusi.

“Syarat sebagai calon hakim malah dicantumkan sesudah syarat hakim. Urutanya terbalik, seharusnya syarat sebagai calon hakim dulu yang dicantumkan. Kalau soal syarat administratif juga tidak usah dicantumkan,” ujarnya.

Akil juga mempersoalkan perpanjangan masa pemanggilan kepada pihak-pihak yang harus memberi keterangan di persidangan MK. UU baru memberi waktu lima hari untuk memanggil pihak-pihak yang memberi keterangan, sementara di UU lama hanya tiga hari. Pihak-pihak terkait yang wajib hadir memberi keterangan itu adalah DPR dan pemerintah. Padahal selama ini berdasarkan rekam jejak, anggota DPR jarang sekali hadir dalam sidang MK.

“Mereka mau memberatkan diri sendiri, namun tujuannya salah. Waktu lima hari ini artinya memperpanjang proses perkara," tandas Akil.