Akil Anggap UU MK Baru Lebih Buruk

Seperti diketahui, UU MK yang baru telah diketok paripurna DPR pada 21 Juni silam. Terdapat sejumlah perubahan penting dalam revisi UU MK itu. Di antaranya terkait masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, syarat pendidikan untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, pengawasan hakim konstitusi, Majelis Kehormatan MK, serta Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim MK.

UU MK yang baru juga melarang MK memutus amar yang tidak diminta oleh pemohon (ultra petita). Dalam pasal 45 A UU MK yang baru ditegaskan, MK tidak boleh membuat putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi pokok permohonan, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.(kyd/jpnn)