Akil Mochtar: Hadiah Jangan Diobral

JAKARTA -- Pengampunan yang diberikan pemerintah kepada sejumlah narapidana kasus korupsi terus menuai kecaman. Hakim konstitusi Akil Mochtar menilai pemerintah tak memiliki kriteria jelas. "Jangan itu diberikan sebagai hadiah yang dibagikan secara royal kepada semua narapidana. Harus ada syarat ketat yang berlandaskan kriteria tertentu," kata Akil Mochtar, kemarin.

Pemberian korting hukuman itu, kata Akil, terkesan obral dan serampangan. Tidak ada kriteria narapidana seperti apa yang layak mendapatkannya. Dia khawatir, itu justru akan membuat kepercayaan masyarakat luntur terhadap agenda pemberantasan korupsi. Bahkan, masyarakat akan menilai pemberantasan korupsi sia-sia karena seberat apapun vonisnya, semuanya bisa dikorting melalui remisi.

Akil juga berpendapat bahwa hadiah bagi para narapidana itu seperti merendahkan hukum di mata rakyat. "Secara keseluruhan, pemberian remisi yang sangat mudah akan memandulkan pemberantasan korupsi," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, pemerintah menghadiahkan remisi, asimilasi dan PB bagi sejumlah terpidana koruptor. Bahkan, 11 koruptor dinyatakan bebas. Yang memicu kontroversi, deretan koruptor yang dibebaskan adalah terpidana koruptor dengan kasus korupsi berskala nasional yang tengah menjadi sorotan. Antara lain, Aulia Pohan, Dudhie Makmun Murod, dan Yusuf Erwin Faisal. Bahkan, mantan Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani, langsung bebas karena mendapat grasi yang memotong masa hukumannya. (ken/aga/kuh/dyn)