Akil: Rubah UUD 1945 Dulu, Baru Revisi UU MK
Rabu, 14 September 2011 – 23:39 WIB

Akil: Rubah UUD 1945 Dulu, Baru Revisi UU MK
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan merevisi Undang-Undang MK lagi karena dinilai putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum karena final dan mengikat, maka DPR harus merubah Undang-Undang Dasar 1945.
"Kalau mau merevesi UU MK, rubah saja Undang-Undang Dasar. Berubalah semua," kata Akil di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Rabu (14/9).
Akil mengingatkan, MK dibentuk atas UUD 1945 beserta kewenanganya. "Kewenanganya MK itu dari UUD. Kalau konstitusinya berubah jadi berubah semua. Silahkan direvisi, tidak ada masalah," tandasnya.
"Kita tidak usah menilai putusan pengadilan, putusan pengadilan dilakukan apa adanya. Putusan itu demi keadilan. Tanggung jawabnya bukan tanggung jawab formal saja," lanjut Akil.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan merevisi Undang-Undang MK lagi karena dinilai putusannya tidak
BERITA TERKAIT
- Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Dirapel, Bukan Hanya PNS & PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol
- Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik