Akmal Kemdagri: Ini Juga Menghambat Investasi Masuk ke Indonesia

Dengan kata lain, struktur yang demikian panjang membuka peluang terhadap tak seragamnya pemahaman antaraparatur dan membuat birokrasi makin lama.

“Di sinilah lengkap penderitaan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah. Inilah kenapa kami ingin menghadirkan penempatan yang sederhana, prosedur yang jelas, dan tentunya murah, melalui hadirnya aparatur yang profesional,” tuturnya.

Akmal kembali mengingatkan bahwa pemerintah daerah merupakan eksekutor kebijakan dari pemerintah pusat yang menyentuh langsung ke setiap lini masyarakat.

Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan akan sangat bergantung pada eksekusi di tingkat pemerintah daerah.

"Karena itu, penyederhanaan birokrasi di daerah diperlukan untuk memastikan eksekusi kebijakan dijalankan secara aktif, efektif, efisien, dan profesional," tuturnya.

Menurut Akmal, ketika strukturnya sedemikian panjang dan birokrasinya rumit, tentunya urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah akan sulit dieksekusi dengan baik. "Itulah kenapa, kami melakukan penyederhanaan ini,” ucapnya.

Pemangkasan birokrasi di dua tingkatan, seperti eselon IV dan eselon III, diminta Akmal, tak lantas membuat para ASN khawatir.

Sebab, sesuai amanat Presiden Joko Widodo, penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional ini tak boleh merugikan ASN.