Akmal Malik: Keseimbangan Aspek Manajerial dan Politik Penting dalam Pilkada

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Akmal Malik mengatakan perlunya dibangun suatu mekanisme pilkada multikultural yang tidak seragam di setiap daerah.

Pilkada multikultural yang dimaksud Akmal adalah pemilihan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing atau asymetrical election. Dengan demikian, keseimbangan aspek manajerial dan politik dalam pelaksanaan Pilkada dapat terwujud.

Pandangan ini sebelumnya dikaji secara mendalam oleh Akmal dalam disertasi doktoralnya sebagai mahasiswa S3 Ilmu Administrasi Publik, Program Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

"Pelaksanaan Pilkada langsung dan serentak di Indonesia merupakan salah satu bentuk administrasi publik yang penting dalam rekrutmen kepemimpinan lokal di Indonesia," ujar Akmal dalam keterangannya, Selasa (8/12).

Akmal lantas mengutip pendapat seorang pakar bernama Rosenbloom, yang menyebut ada tiga pendekatan dapat dipakai untuk melihat administrasi publik dalam Pilkada. Yakni, manajerial, politik dan hukum.

Namun, pendekatan manajerial dan politik lebih sering menjadi bahan sorotan publik. Walaupun akhirnya tetap harus mengikutsertakan pendekatan hukum dalam pembahasannya.

"Sejarah pelaksanaan pilkada sebagai administrasi publik di Indonesia belum pernah menunjukkan terjadinya keseimbangan, antara pendekatan manajerial dan politik secara ideal," jelas Akmal.

Dia mengatakan, keseimbangan antara pendekatan manajerial dan politik secara ideal, selalu menunjukan fakta disparitas yang cukup tinggi di antara keduanya.