Akmal Malik Menjamin Tenaga Honorer Pemprov Kaltim Dapat THR

jpnn.com - SAMARINDA - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menjamin tenaga honorer Pemerintah Provinsi Kaltim mendapat tunjangan hari raya (THR) Idulfitri 2024.
Akmal mengaku sudah menandatangani surat edaran tentang pemberian insentif hari raya bagi para pegawai non-ASN di lingkup Pemprov Kaltim.
Surat edaran yang dimaksud ialah SE Nomor: 900.1.3/7667/III-BPKAD/2024 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Hari Raya Bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024.
"Sudah saya tandatangani surat edarannya agar bisa cepat kita bayarkan. Kalau bisa seminggu sebelum hari raya, sudah dibayarkan," kata Akmal Malik di Samarinda, Kaltim, Kamis (28/3).
Dalam surat itu disebutkan bahwa insentif hari raya (IHR) diberikan kepada seluruh pegawai non-ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, yang memenuhi persyaratan, di antaranya, warga negara Indonesia (WNI) yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja.
Adapun pendanaan penghasilan bersumber dari APBD.
Besaran IHR yang diberikan setara dengan nilai kontrak atau gaji yang diterima dalam satu bulan.
Lebih lanjut Akmal juga mengingatkan kepada perusahaan agar dapat membayarkan THR keagamaan bagi para pekerja/buruh paling lambat, H-7 sebelum Idulfitri.
Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menjamin tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kaltim mendapat THR Idulfitri 2024.
- Sertijab Gubernur Kaltim, Rudy: Dedikasi Pak Akmal Luar Biasa
- 5 Berita Terpopuler: Formasi Honorer Database BKN Sudah Terungkap, tetapi Nasibnya Belum Jelas
- Ketahuilah, Peluang jadi PPPK Sirna jika Honorer Diputus Kontraknya
- Kapan Pendaftaran PPPK 2025 Dibuka? Sebegini Formasi untuk Honorer Database BKN
- Honorer Non-database BKN Masa Kerja Lebih 2 Tahun jadi PPPK Paruh Waktu?
- Nasib Honorer Non-Database BKN Belum Jelas, Sudah Ngebet Tambah Non-ASN