Rapat Gabungan Soal Pangan Batal
Akmal PKS: Ketidakhadiran Menteri Perdagangan Jadi Penyebab Utama
jpnn.com, JAKARTA - Ketidakhadiran Menteri Perdagangan menjadi penyebab utama batalnya Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI bersama empat Menteri pada Kamis (17/2/2022).
Rencananya menteri dijadwalkan ikut dalam rapat gabungan tersebut, yakni menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri perindustrian, dan menteri ESDM.
“Batalnya rapat ini menimbulkan kekecewaan semua peserta atau institusi yang hadir karena begitu pentingnya persoalan pangan yang akan diselesaikan,” kata Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin dalam siaran pers pada Minggu (20/2).
Andi Akmal mengatakan semua pimpinan Komisi DPR dan menteri-menteri lainnya telah hadir kecuali menteri perdagangan yang tidak bisa diwakilkan. Mereka yang hadir ini menurutnya, sudah membatalkan semua agenda untuk membahas penyelesaian persoalan pangan yang sudah lebih 3 bulan terakhir telah menimbulkan gejolak di masyarakat.
Bahkan Pimpinan DPR pun telah mengosongkan jadwal untuk memimpin rapat karena memang secara aturan rapat gabungan yang memimpin adalah pimpinan DPR.
“Kami semua sangat kecewa dengan pembatalan rapat gabungan ini, selain sebentar lagi memasuki masa reses, sehingga rapat-rapat akan terbentur dengan agenda kunjungan kerja atau kunjungan daerah pemilihan, juga bahwa rapat ini sangat strategis dilakukan sehingga Pengendalian Harga Pangan Pokok dapat segera dilakukan secara efektif dan efisien,” kata Akmal.
Legislator asal Sulawesi Selatan II ini menjelaskan pembahasan rapat gabungan ini akan menyisir persoalan hulu hingga hilir salah satunya ada di pupuk baik subsidi maupun pupuk tak bersubsidi.
Dia menyebut persoalan pupuk ini sudah puluhan tahun masih terus terjadi. Anggaran Rp 15 triliun hingga Rp 32 triliun anggaran pupuk bersubsidi yang pernah dialokasikan di APBN, ternyata masih terus belum berhasil menyelesaikan persoalan pupuk di petani.
Ketidakhadiran Menteri Perdagangan menjadi penyebab utama batalnya Rapat Gabungan Komisi IV, Komisi VI dan Komisi VII DPR RI bersama empat Menteri pada Kamis (17/2/2022).
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Halmahera Timur Siap Menjadi Lumbung Pangan, Farrel Adhitama Punya Strategi Jitu
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia