Akselerasi Penyaluran Bansos, PKS Minta Pemda dan Himbara Laksanakan Arahan Mensos

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIIl KH Buchori meminta bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping sosial proaktif mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera ini mengapresiasi langkah Mensos Risma yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.

"Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Mensos tadi langsung memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindaklanjuti catatan dan evaluasi Mensos," kata Buchori mendampingi Mensos di Semarang (4/9).

Dalam pertemuan hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Pertemuan membahas penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.

Dari hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut. Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, KPM meninggal atau pindah.

Mensos menyatakan Undangan-Undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif" kata Mensos.

Pada pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada proses penyaluran PKH pada Tahap II.

Di sini terdapat 2.200 KPM yang tidak transaksi, sebanyak 1.825 KPM ada di Kota Semarang.