Akselerasi Yasonna

Meski dari profesional, Arifin Tasrif –yang diganti Bahlil– diidentifikasi sebagai orangnya ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Yang bukan analis politik pun tahu: hasil Munaslub Golkar harus dimintakan pengesahan pemerintah. SK pengesahan dari menkumham. Harus cepat. Sudah harus ditandatangani sebelum 25 Agustus.

Maksudnya, agar ketua umum yang baru bisa menandatangani surat rekomendasi pencalonan para kepala daerah sebelum jadwal pendaftaran di KPU tanggal 27 Agustus.

Semua sudah diatur rapi. Yang kira-kira jadi faktor penghambat harus disingkirkan lebih dulu. Tidak boleh ada ewuh pakewuh. Tidak boleh ada rasa sungkan. Tujuan harus tercapai. Yang tidak mau mendukung tidak boleh menghambat.

Yasonna belum terbukti menghambat. Atau akan menghambat. Namun, bukti tidak penting. Di pengadilan pun bukti juga kalah oleh lembaran Benjamin Franklin, apalagi ini bukan proses peradilan. Ini proses politik.

Maka siapa saja hanya bisa geleng-geleng kepala –itu pun bagi yang masih punya leher.

Agar tidak terus geleng-geleng kepala sampai bulan November, baiknya jangan punya kepala –terutama isinya.

Harus diterima apa adanya: presiden punya hak prerogatif. Pun di masa injury time. Periodisasi kepresidenan tidak mengenal istilah injury time.