Aksesori Berbahan Karapas Penyu Bisa Lawan Ilmu Hitam?

Walau demikian, diutarakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pemerintah juga harus memberikan opsi lain untuk menggantikan salah satu sumber pendapatan masyarakat tersebut. “Jadi jangan memutus tali rantai masyarakat untuk mendapatkan uang, tapi tidak ada solusi yang lain,” tekan Saga.

Menjawab hal itu, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, memastikan bahwa selama ini Pemkab Berau sudah berusaha mendampingi masyarakat. Agar beralih membuat aksesori dari bahan yang tidak dilarang. Seperti kayu atau batok kelapa.

Pemkab Berau ditegaskannya, sudah menyalurkan berbagai macam bantuan peralatan. Mulai gergaji hingga mesin bor, untuk digunakan dalam membuat aksesori dari bahan lainnya.

Karena itu, aksi pemusnahan ribuan keping aksesori berbahan kerapas penyu yang dilaksanakan pada Sabtu (15/12) lalu, menjadi puncak peringatan dari pemerintah. Sebab ditegaskannya, sosialisasi maupun imbauan telah digencarkan pihaknya dalam setahun terakhir.

“Awalnya, kami imbau saja. Tahap kedua, supaya mereka tidak rugi, kami ambil barangnya, kami bayar. Sekarang memasuki tahap yang lebih keras, kalau masih ada yang berjualan, memproduksi atau melakukan perburuan, akan kami laporkan ke pihak berwajib untuk diproses pidana,” bebernya.

Diterangkan mantan anggota DPRD Kaltim ini, perburuan yang berkelanjutan akan berdampak buruk bagi masyarakat Pulau Derawan, maupun pariwisata Berau secara umum. Karena salah satu tujuan utama wisatawan datang ke Pulau Derawan, adalah untuk melihat atraksi penyu di pulau tersebut.

“Ketika penyunya diambil, dibunuh, siapa yang mau datang? Kalau tidak ada wisatawan, siapa yang rugi? Walaupun penangkapan itu merupakan kebiasaan sejak dulu, itu tidak boleh dimaklumi. Karena dalam undang-undang tidak boleh, ya tidak boleh. Begitu saja,” ujarnya.

Sedangkan Direktur Yayasan Penyu Indonesia, Bayu Sandi mengatakan, maraknya aksi perburuan maupun perdagangan karapas penyu tidak lepas dari banyaknya permintaan dari wisatawan.