Aksi Demo Ambilalih Inalum Ricuh

Saat ini, E&Y tengah mengaudit kinerja keuangan Inalum. Pemerintah memberi batas waktu kepada E&Y melakukan audit sampai 20 Oktober 2010. Setelah audit selesai, pemerintah akan melakukan pembicaraan pengelolaan Inalum dengan Jepang dengan batas waktu sampai 31 Oktober 2010.

Ada dua opsi yang sedang dikaji pemerintah.  Pertama, usulan Jepang yang meminta perpanjangan kontrak pengelolaan PT Inalum dengan insentif penambahan investasi ratusan juta USD buat pengembangan kapasitas produksi aluminium sekaligus pembangkit listrik. Opsi kedua, pengelolaan selanjutnya diserahkan ke pihak nasional dengan opsi membentuk BUMN baru atau lewat BUMN yang sudah ada seperti Antam.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, hasil audit E&Y akan menjadi salah satu acuan posisi pemerintah saat melakukan negosiasi dengan Jepang.

Dito menambahkan, sudah saatnya Inalum dikelola bangsa sendiri dan tidak memperpanjang lagi kontrak kerja sama pengelolaannya dengan Jepang. Menurut dia, Jepang sudah menikmati hasil pengelolaan PT Inalum selama 30 tahun.

Sementara itu, sumber daya manusia Indonesia, lanjutnya, juga sudah mampu mengelola Inalum sendiri. "Kalau dulu memang belum, namun sekarang, setelah 30 tahun, kita mampu," ujarnya. Apalagi, tambahnya, bahan baku aluminium tersedia melimpah di Indonesia dan pasarnya pun baik dalam maupun luar negeri sudah pasti. "Industri dalam negeri membutuhkan produk aluminium cukup besar dan kini masih dipenuhi dari impor," ujarnya.