Aksi Demo Honorer Satpol PP 2-3 Maret, Ribuan Massa Menginap di Sekitar Istana, PNS Harga Mati!

Kemudian, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Banten, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.

Fadlun menegaskan aksi unjuk rasa damai besar-besaran ini menjadi penentu perjuangan mereka menjadi PNS.

Mereka tidak mau dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, karena statusnya hanya kontrak.

"Dalam aksi damai ini kami mempunyai tema 'Dengan diterapkannya reformasi birokrasi, kita wujudkan rekrutmen pegawai non-ASN yang berkeadilan dan berbasis kompetensi sebagai penegak hukum (Perda dan Perkada) menjadi PNS yang unggul'," kata Fadlun.

Dia menegaskan aksi dua hari ini akan lebih besar dibandingkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada September 2022.

FKBPPPN berharap kepada pemerintah benar-benar bisa menyelesaikan masalah tenaga honorer khususnya Satpol PP. Visi misi hanya satu, angkat 90 ribu honorer Satpol PP menjadi PNS sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014.

"PNS harga mati," tegasnya.

Dia menyebutkan selama ini tenaga honorer Satpol PP bertugas pada sektor penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.