Aksi Indonesia Gelap Dinilai Tidak Berdasar, Anggaran Pendidikan Hingga Honorer Aman

jpnn.com, JAKARTA - Ajakan aksi ‘Indonesia Gelap’ dinilai tidak berdasar dan hanya berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Pasalnya, situasi nasional saat ini tetap stabil dan terkendali.

Pemerintah pun terus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu menjaga kesejahteraan masyarakat. 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada pemotongan biaya operasional perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, maupun beasiswa.

Presiden, imbuh Hasan Nasbi, juga telah menginstruksikan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan.

"Beliau sampaikan juga kepada teman-teman yang dari kampus bahwa presiden tegas sekali, biaya operasional perguruan tinggi, KIP Kuliah, dan beasiswa sama sekali enggak boleh dikurangi," ujar Hasan dalam pernyataannya dikutip Selasa (18/2).

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga honorer di kementerian dan lembaga. 

Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, ia menegaskan bahwa tidak ada tenaga honorer yang mengalami PHK akibat kebijakan tersebut. 

"Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian/lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer," ujarnya.