Aksi Menteri Israel di Al-Aqsa Keterlaluan, Eks PM Pun Ikut Mengecam
jpnn.com, YERUSALEM - Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid pada Senin (2/1) mengecam rencana kunjungan menteri keamanan nasional Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur sebagai "provokasi sengaja".
"Itamar Ben-Gvir tidak boleh ke Temple Mount (kompleks Masjid Al-Aqsa)," cuit Lapid di Twiiter, memperingatkan bahwa langkah itu akan menjadi "provokasi yang disengaja yang bakal membahayakan sekaligus mengorbankan nyawa."
Lapid meminta perdana menteri Israel saat ini Benjamin Netanyahu untuk melarang Ben-Gvir melanjutkan niatnya.
Penyiar publik Israel KAN sebelumnya mengatakan bahwa kantor Ben-Gvir telah memberitahu polisi atas rencana kunjungannya ke kompleks Masjid Al-Aqsa pada Selasa atau Rabu.
Jika dikonfirmasi, perjalanan itu akan menjadi yang pertama bagi menteri kabinet sayap kanan Israel itu sejak dia bergabung dengan pemerintahan baru Netanyahu pekan lalu.
Ben-Gvir mempertahankan pandangan sayap kanan tentang Palestina dan menyerukan pemindahan warganya. Dia kerap kali bergabung bersama para pemukim Israel untuk menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur.
Politisi sayap kanan Israel itu juga menimbulkan gelombang eskalasi di kota pendudukan tersebut usai mendirikan kantor di daerah Sheikh Jarrah.
Pada November 2022, Presiden Isaac Herzog, lewat audio yang bocor, mengatakan "bahwa seluruh dunia khawatir" dengan pandangan sayap kanan Ben-Gvir.
Penyiar publik Israel KAN sebelumnya mengatakan bahwa kantor Ben-Gvir telah memberitahu polisi atas rencana kunjungannya ke kompleks Masjid Al-Aqsa hari ini
- Dunia Hari Ini: Tanggapan Israel Soal Surat Perintah Penangkapan PM Netanyahu
- Gaza Menderita, Otoritas Palestina Tolak Rencana Israel Terkait Penyaluran Bantuan
- Dunia Hari Ini: Konvoi Truk Bantuan Untuk Gaza Dijarah Kelompok Bersenjata
- JDF & Ketua MPR RI Sepakat Terus Mendukung Kemerdekaan Palestina
- Bertemu Sekjen PBB, Prabowo Tegaskan RI Dukung Penguatan Pasukan Perdamaian di Palestina
- 59 Menteri & Wamen Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN