Aksi PSI Sukses Mencegah Kartelisasi di DPRD DKI

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari UGM Mada Sukmajati mengapresiasi upaya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuka adanya kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Gaji DPRD DKI Jakarta.

Karena ini sesuai dengan tugas dan fungsi legislatif untuk melakukan pengawasan dan pengecekan, terutama anggaran.

Dia menilai, kerap kali tidak adanya suara yang berbeda dalam DPRD akan membuat pengawasan dan pengecekan melemah. Sehingga kemungkinan terjadi kartelisasi semakin tinggi.

"(Aksi PSI) menunjukkan bahwa cek and balance di DPRD DKI itu masih terjadi. Ini menggembirakan. Sebab kartelisasi di DPRD kemudian membuat minimnya cek and balance, dan itu bisa dicegah," katanya saat dihubungi.

Mengenai adanya aksi walk out mayoritas fraksi di DPRD DKI, dia menilai, sikap tersebut menunjukkan kekanak-kanakannya anggota dewan. Karena akhirnya, aksi walk out tidak memberikan efek positif bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12), sejumlah fraksi melakukan aksi walkout ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya.

Aksi walk out diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta.

"Pertanyaan besarnya, semua (aksi walk out) ini hanya apakah ini memberikan implikasi kepada kesejahteraan rakyat? Kalau ini aksi balas-balasan menjadi permainan kekanak kanakan itu. Harus diingat DPRD sudah difasilitasi oleh dana publik. Jadi setiap perilaku mereka harus memiliki fungsi untuk mensejahterakan rakyat," tutup Mada Sukmajati. (ant/dil/jpnn)