Aktif Kembali di KPK, Brigjen Endar Berterima Kasih kepada Jokowi, Terlebih Menteri dari PDIP Ini

jpnn.com, JAKARTA - Brigjen Endar Priantoro menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengabulkan keberatannya atas pendepakan dirinya sebagai direktur penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Firli Bahuri Cs.
“Perlu saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI,” kata Endar saat keluar dari Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/7).
Tak hanya itu, Endar juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Anas dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut dia, Jokowi, Anas, dan Sigit telah memberikan ruang kepada dirinya untuk dipercaya kembali sebagai dirlidik KPK.
“Saya sampaikan kemarin-kemarin melalui banding administrasi, kemudian disampaikan ke Menpan-RB untuk memproses itu. Dan Menpan-RB merekomendasikan saya kembali ke sini,” jelas dia.
Peran menteri asal PDI Perjuangan itu, menurut Endar, sangat sentral membatalkan surat keputusan (SK) pendepakannya dari KPK yang diteken oleh Firli Bahuri.
“Atas rekomendasi Menpan RB itu, pimpinan KPK melalui sekjen mengeluarkan SK, membatalkan SK yang lama, sehingga saya kembali kesini sebagai direktur penyelidikan,” jelas Endar.
Jenderal polisi bintang satu ini juga menyatakan dirinya belum menemui pimpinan KPK saat berkunjung ke gedung lembaga antirasuah hari ini.
Brigjen Endar menyampaikan terima kasih kepada Menpan-RB Azwar Anas dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Respons Kejagung Soal Pengaduan Jampidsus Dinilai Arogan, Tak Sejalan Semangat Presiden
- Anggap Perkara Hasto Bentuk Pesanan, Maqdir Singgung Pemecatan Jokowi dan Keluarga
- Febri Endus Cepatnya Kasus Hasto ke Pengadilan Atensi Khusus yang Tak Wajar, Buktinya?
- Reaksi Hasto setelah Dengar Dakwaan KPK: Ini Daur Ulang demi Kepentingan Politik
- Hasto Kristiyanto: Tanpa Supremasi Hukum, Republik Ini Tak Akan Kokoh
- Sebelum Sidang, Hasto Sebut Kasusnya sebagai Kriminalisasi Politik