Aktifis Gagas Oposisi Jalanan

JAKARTA - -Forum Masyarakat Indonesia untuk Oposisi meminta kepada partai PDIP dan Golkar untuk tidak masuk ke dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Kedua partai besar itu sebaiknya  berdiri di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi oposisi. "Saat ini terjadi proses tarik-menarik, PDIP dan Golkar seolah-olah mengemis kekuasaan dari SBY. Ini kan pasti mengecewakan pendukung kedua partai. Yang paling terancam adalah proses demokratisasi di Indonesia yang bisa mati," terang Ray Rangkuty,salah satu unsur dari Masyarakat Indonesia untuk Oposisi di Jakarta, Selasa (1/9).

Direktur Lingkar Madani ini mengatakan, jika semua partai besar itu masuk ke dalam pemerintah dikhawatirkan akan mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil tanpa dialog pengetahuan dan dialog gagasan yang merupakan sumber terwujudnya kebijakan yang publik yang berkualitas. Jika mereka bergabung maka pembentukan koalisi besar sudah melupakan arti dan tujuan kompetisi di hadapan rakyat pemilih.

"Tanpa ada kekuatan penyeimbang, atau oposisi maka tidak ada lagi yang mengontrol, mengkritisi kebijakan pemerintah dan memberikan feedback. Ini yang mencederai demokrasi kita," tambah Andrinof A Chaniago, pengamat politik dari Universitas Indonesia. Oposisi yang dimaksud bisa dilakukan  melalui parlemen, jika perlu oposisi tersebut mempunyai kabinet bayangan sendiri, sebagai pembanding dari kabinet pemerintah. "Oposisi yang dibangun harus profesional, dan mereka harus siap selama lima tahun mendatang," tambahnya.

Jika pun akhirnya para partai itu masuk ke dalam unsur pemerintahan dan tidak beroposisi, maka Ray Rangkuty berkomitmen akan membangun oposisi jalanan dalam arti konstruktif, yang kerangkanya langsung dari masyarakat sendiri.(mas/JPNN)