Aktivasi Hak Politik TNI Dikhawatirkan untuk Bela Penguasa

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menegaskan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebaiknya fokus membangun profesionalitas ketimbang meminta hal politiknya dalam pemilihan umum (Pemilu). "Kalau sikap profesionalitas sudah terbangun secara baik, maka hal tersebut akan mendorong demokrasi ke arah yang lebih baik. Tapi kalau profesionalitas itu masih sebatas di mulut, maka aktifasi hak-hak politik TNI dikuatirkan akan membela kepentingan penguasa," kata Arbi Sanit, di Jakarta (22/6).

Dalam konteks demokrasi lanjutnya, sesungguhnya hak-hak politik TNI dalam pemilu merupakan hal yang wajar. Sungguhpun demikian warga bangsa dan negara ini masih diselimuti oleh traumatik peranan TNI di masa Orde Baru (Orba). Jadi kita nampaknya masih butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan tersebut. "Salah satu cara yang terbaik bagi TNI untuk memperbaiki kepercayaan tersebut adalah membangun profesionalitas," tegas Arbi.

Kalau hak-hak politik TNI pada Pemilu dipulihkan dengan cara hanya mengandalkan perangkat undang-undang dan peraturan, jelas tidak efektif karena pada akhirnya undang-undang khusus tersebut akan berhadapan dengan institusi TNI.

"Lain halnya, jika sikap profesionalitas TNI itu sudah terlihat secara kongrit, maka prilaku prajurit TNI dengan sendirinya akan berkontribusi positif terhadap demokrasi bangsa. Jadi kata kuncinya adalah profesionalitas dan itu sebaiknya dicermati dengan hati-hati serta jadi prasyarat," imbuhnya.