Aktivis '98 Beri Rapor Merah untuk Rezim Jokowi: Demokrasi Buruk, KKN Begitu Vulgar
jpnn.com, JAKARTA - Aktivis '98 Ubedillah Badrun memberikan rapor merah bagi pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi) dengan melihat buruknya berbagai indikator di sisi demokrasi, KKN, dan HAM.
Ubedillah berbicara demikian saat peringatan 26 tahun reformasi serta napak tilas pelanggaran HAM era Orde Baru di Markas Front Penyelamat Reformasi Indonesia, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).
"Hari ini demokrasi kita memburuk, bahkan indeks demokrasi kita berada pada posisi yang oleh The Economies disebut sebagai A Flawed Democracy, demokrasi yang cacat," kata Ubedillah dalam konferensi persnya, Selasa.
Diketahui, para aktivis dan korban pelanggaran HAM melaksanakan peringatan 26 tahun reformasi dengan menunjukkan replika 2.000 tengkorak dan 1000-an kuburan.
Para aktivis bakal melaksanakan acara selama tiga hari dari 21-23 Mei 2024 dengan disisipi diskusi berkaitan pelanggaran HAM.
Menurut Ubed sapaan akrab Ubedilah, demokrasi Indonesia seharusnya membaik setelah reformasi, tetapi kenyataan menunjukkan hal berkebalikan.
"Kami juga dahulu bercita-cita agar bangsa ini setelah 25 tahun lebih itu memasuki episode yang praktek kekuasaan dan pemerintahan menjalankan good governance dan clean government," ungkap pentolan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ).
Kemudian, Ubed menyinggung praktik KKN yang begitu vulgar dipertontonkan sehingga rapor merah perlu diberikan buat pemerintahan saat ini.
Aktivis 98 Ubedillah Badrun memberikan rapor merah bagi pemerintahan era Joko Widodo (Jokowi). Kenapa?
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila