Aktivis Bela Dipo Alam

JAKARTA - Rilis yang dikeluarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam tentang banyaknya pejabat dari parpol yang terseret hukum mendapat dukungan dari pegiat atau aktivis anti korupsi. Setidaknya hal ini muncul dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) Universitas Nasional (Unas) Jakarta dengan Gerakan Pemuda Anti Korupsi di Jakarta, Selasa (2/10).

Dipo Alam pekan lalu merilis pejabat korupsi berdasarkan surat izin pemeriksaan pejabat yang telah disetujui oleh Presiden. Dari ratusan surat izin itu, pejabat dari parpol menempati posisi banyak. Rilis tersebut belakangan menimbulkan reaksi dari sejumlah petinggi parpol dan mengecam Dipo Alam. 

Irfan Maulana, mantan aktivis mahasiswa FISIP Unas 2005, yang juga pegiat anti korupsi yang tergabung dalam kelompok Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) menyatakan ancaman demokrasi yang sebenarnya adalah korupsi. Karena itu, ia berpendapat bahwa korupsi tidak saja menyengsarakan masyarakat, tetapi juga akan menciptakan budaya politik yang korup.

Irfan mendukung langkah Seskab Dipo Alam yang membuka kotak pandora mengenai praktik-praktik korupsi yang selama ini dilakukan partai-partai politik. "Langkah dan keberanian Dipo Alam ini patut diacungi jempol untuk mendobrak perilaku korupsi di kalangan politisi," ujarnya.