Aktivis Bela Dipo Alam

Sementara Ketua Pusham Unas, Hilmi Rahman Ibrahim, mendukung langkah Dipo Alam yang telah membuka daftar kasus korupsi di tubuh partai politik. "Tidak ada etika yang dilanggar Pak Dipo dalam pengungkapan partai-partai yang kadernya sering melakukan korupsi, ini justru memberikan informasi terbuka kepada masyarakat," tuturnya.

Hilmi meminta para politisi agar melihat ini sebagai fakta ketimbang mempersoalkan etika. "Demokrasi menjadi anomali ketika bangsa ini semakin demokratis, tapi masyarakatnya kian miskin, karena perilaku korupsi yang terjadi di partai-partai politik semakin besar," ungkapnya.

Diskusi Efektivitas Pemberantasan Korupsi yang digelar di Kampus Unas Jakarta dan dihadiri oleh puluhan mahasiswa itu menyoroti data-data yang disampaikan Seskab Dipo Alam mengenai dominasi para pejabat dari Parpol dalam masalah-masalah hukum, terutama masalah korupsi.

Seperti diketahui, Seskab Dipo Alam mengemukakan, sejak Oktober 2004 sampai September 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 176 izin tertulis untuk penyelidikan pejabat negara yang diajukan oleh Kejaksaan Agung (82 permohonan), Kepolisian RI (93 permohonan), dan Komandan Puspom (1 permohonan).