Aktivis Desak Transparansi Tender di Pelabuhan Tanjung Ular Bangka

jpnn.com, JAKARTA - Massa dari Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) mengkritisi proses lelang proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Bangka. Mereka demonstrasi ke Kementerian Perhubungan untum menyampaikan sejumlah tuntutan.

Ketua Umum Jarak Indonesia, Antoni menilai seharusnya Kelompok kerja (Pokja) Unit Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Muntok bekerja berdasarkan transparansi dan kompetensi.

"Dalam proses evaluasi penawaran, pokja diduga secara sengaja mengurangi nilai dokumen dari salah satu perusahaan. Seharusnya, Pokja mengedepankan transparansi serta kompentensi," kata Antoni saat demonstrasi, Jakarta, Senin (9/11).

Antoni menuturkan, pada bulan Oktober kemarin, terdapat paket pekerjaan yang ditenderkan. Metode yang dilakukan pascakualifikasi dua file sistem nilai, kontrak gabungan Lumpsum dan harga satuan.

Namun, diduga terjadi sebuah tindakan tidak bertanggung jawab oleh Pokja. Dalam proses evaluasi penawaran, Pokja diduga secara sengaja mengurangi nilai dokumen dari salah satu perusahaan saat mengajukan penawarannya.

"Pengurangan nilai pada dokumen tersebut dilakukan untuk memenangkan perusahaan lain yang menawarkan dengan harga lebih tinggi," sebutnya.

Antoni menilai Pokja terlihat tidak mempunyai kompetensi dan bersifat mengada-ada dalam melakukan evaluasi terhadap dokumen. Menurutnya, seharusnya Pokja mengedepankan transparansi serta kompentensi.

Dalam orasinya, Jarak Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan. Yaitu mendesak untuk ditangkapnya mafia tender du Biro Unit Layanan Pengadaan Kemenhub.