Aktivis Desak Transparansi Tender di Pelabuhan Tanjung Ular Bangka
Senin, 09 November 2020 – 20:55 WIB
"Pokja Kemenhub sengaja melanggar PERPRES No. 16 tahun 2018 dan PERMEN No. 14 tahun 2020. Pecat Sekjend Kemenhub Djoko Sasono. Pecat Kepala Biro ULP Harno," kata Antoni.
Massa aksi tidak diperbolehkan melanjutkan demo ke kantor Kemenhub. Hanya diizinkan sampai di Silang Monas dengan alasan keamanan. Namun diizinkan untuk perwakilan massa aksi diterima dan menyampaikan tuntutan kepada Humas Dirhubla Kemenhub.
"Tuntutannya kami terima, kami akan review hasil pengumuman hasil evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis yang dilakukan Pokja pemilihan tender proyek Pelabuhan Tanjung Ular," kata Humas Dirjen Laut Kemenhub, Ibrahim saat menerima perwakilan demonstran. (dil/jpnn)
Massa dari Jaringan Aktivis Indonesia (Jarak Indonesia) mengkritisi proses lelang proyek pembangunan fasilitas Pelabuhan Tanjung Ular, Kecamatan Muntok, Bangka
Redaktur & Reporter : Adil
BERITA TERKAIT
- Dirjen Laut Ingatkan Pentingnya Koordinasi yang Solid untuk Kelancaran Nataru
- Kemenhub Buka Posko Pusat Angkutan Natal dan Tahun Baru, Ini Pesan Wamenhub Suntana
- Ini Sejumlah Kebijakan Pengaturan Mobilitas yang Disiapkan Kemenhub saat Nataru 2024/2025
- Tegas, Kemenhub Beri Tanda Merah untuk Bus yang Tak Layak Jalan
- ASDP, Kemenhub, & Stakeholder Pastikan Layanan Nataru di Lintas Utama Siap
- Inilah Lokasi Penyekapan Ibu dan Anak di Babel, Pelakunya Orang Penting