Aktivis Dorong Semua Pihak Mewujudkan Pilkada Maluku Utara Aman dan Nyaman

jpnn.com, JAKARTA - Aktivis Maluku Utara Riswan Lagalante mengatakan Pilkada 2024 yang akan berlangsung menjadi momen yang sangat penting bagi masa depan daerah tersebut.
Dia menegaskan sebagai bagian dari proses demokrasi, pilkada harus dilaksanakan dengan jujur, adil, dan damai.
"Tetapi juga bagi aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat. Dengan menjaga netralitas, pilkada bisa berlangsung dengan hasil yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, tanpa adanya intervensi yang merugikan," ujar Riswan, Minggu (24/11).
Menurut Riswan, sepanjang sejarah Pilkada Maluku Utara, sejumlah pelanggaran dan permasalahan seringkali muncul.
Salah satu kasus yang cukup mencolok adalah pelanggaran yang melibatkan politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan ketidaknetralan aparat keamanan.
Riswan mengatakan pada pilkada sebelumnya, terdapat beberapa laporan tentang adanya pengaruh politik yang kuat dari pihak tertentu, yang dilakukan untuk mengarahkan pilihan pemilih dengan cara yang tidak sah, termasuk distribusi uang untuk memenangkan kandidat tertentu.
Selain itu, beberapa laporan juga mencatat adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum yang memaksa pemilih untuk memilih calon tertentu, ini sebuah pelanggaran yang sangat merusak integritas demokrasi.
"Peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu sangat vital dalam mendeteksi dan menindak praktik-praktik tersebut agar Pilkada tetap bersih," katanya.
Aktivis Maluku Utara Riswan Lagalante mengatakan Pilkada 2024 yang akan berlangsung menjadi momen yang sangat penting bagi masa depan daerah tersebut.
- Spei Yan dan Arnold Dilantik, Pilkada Pegunungan Bintang Disebut Tanpa Pelanggaran
- Peliknya Hukum Pidana Pemilu
- OSO Minta Kepala Daerah yang Diusung Hanura Penuhi Janji Kampanye ke Rakyat
- LPP SURAK Siap Mengawal Keputusan MK Terkait PSU di 24 Daerah
- Banyak Gugatan Hasil Pilkada 2024, Legislator PDIP Kritik Kerja KPU
- Ketua KPU Ungkap Kebutuhan Anggaran RP 486 Miliar Buat PSU Pilkada