Aktivis HAM Ajak Publik Tangkal Glorifikasi tentang Soeharto

Menurutnya, hitungan 500 ribu jiwa itu merupakan angka moderat. Sedangkan 1,6 juta orang dijebloskan ke penjara.
"Kebesarannya adalah catatan rekor jumlah korban pembantaian, serta penahanan warga negara secara sewenang-wenang," ujar Hendardi.
Hendardi juga menyoroti invasi militer ke Timor Timur (1975-1976), pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998), pembunuhan misterius (1982-1984), dan pembataian Tanjungpriok (1984). Semua terjadi di era Soeharto.
Bahkan, Soeharto kala itu disanjung hingga diberi gelar Jenderal Besar seperti halnya Sudirman dan AH Nasution. Menurut Hendardi, meroketnya karier militer Soeharti berkat cerita dari Serangan Umum 1 Maret 1949 hingga horor pembantaian 1965-1966 yang dibumbui kisah kepahlawanannya.
Hendardi juga menyodorkan catatan kritisnya tentang kata ‘pembangunan’ yang selalu digembar-gemborkan di era kekuasaan Soeharto. Menurutnya, Soeharto diberi gelar Bapak Pembangunan meski Indonesia mengalami penggundulan hutan, penggusuran, penindasan buruh dan eksploitasi sumber daya alam.
Yang juga jadi sorotan adalah dugaan korupsi Soeharto. Mengutip sebuah pemberitaan hasil investigasi, Hendardi mengatakan bahwa Soeharto sebagai presiden digaji USD 1.764.
Namun, kekayaannya luar biasa. Bahkan kekayaan Soeharto dan keluarganya diperkirakan mencapai kisaran USD 15 miliar hingga USD 73 miliar.
"Jumlahnya mengalahkan penguasa Filipina Ferdinand Marcos dan penguasa Zaire Mobutu Sese Seko," imbuhnya.
Ketua SETARA Institute Hendardi mengkritisi glorifikasi tentang penguasa Orde Baru (Orba) Soeharto jelang Pemilu 2019.
- Soal Polemik Soeharto Pahlawan, Ketum Muhammadiyah Singgung Bung Karno hingga Buya Hamka
- Muncul Penolakan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Mensos Merespons Begini
- Pernyataan Terbaru Mensos soal Soeharto Pahlawan Nasional
- Soeharto Memenuhi Kriteria Jadi Pahlawan Nasional, tetapi Terganjal Hal Ini
- Aparat Tembak Aparat, Hendardi: Negara Harus Tegakkan Supremasi Hukum
- Setara Institute Dorong Pembangunan Inklusif di Daerah, Rilis Alat Kebijakan untuk Susun RPJMD