Aktivis HAM Ingatkan Jokowi soal Rekam Jejak Sutiyoso Gunakan Metode Represif

jpnn.com - JAKARTA - Imparsial menilai peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan sebutan Kudatuli bukan satu-satunya catatan hitam calon tunggal kepala Badan Intelijen Negata (BIN), Letjen (Purn) Sutiyoso. Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) itu juga dikenal sebagai produk Orde Baru yang tidak sesuai dengan visi Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan, Sutiyoso saat jadi gubernur DKI Jakarta juga dikenal kerap memakai metode-metode represif. Pria asal Semarang yang selama dua periode memimpin ibu kota itu hobi menggusur rakyat kecil.

"Kasusnya penggusuran warga Jakarta. Sutiyoso itu terkenal sebagai gubernur yang hobi menggusur, bagaimana Jokowi memilih beliau? Dikaitkan dengan Nawacita sudah tidak sesuai," kata Poengky kepada wartawan di kantor Imparsial, Kamis (11/6).

Selain itu, Sutiyoso di awal masa kepemimpinannya sebagai gubernur DKI juga gagal menangani dua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di ibu kota. Peristiwa itu adalah kerusuhan Mei 1998 dan Tragedi Semanggi I dan II.

Lebih lanjut Poengky mengatakan, Sutiyoso adalah perwira intelijen yang dicetak pada masa Orde Baru. Hal ini membuat perhatian Sutiyoso terhadap hak-hak warga sipil sangat dipertanyakan.

"Sutiyoso memiliki track record Orde Baru. Dia pimpinan Kopassus dan intelijen pada masa Orde Baru, yang kental dengan tindakan represif, ala kepemimpinan Soeharto," ulas Poengky.

Sementara dalam kasus penyerangan kantor DPP PDI 27 Juli 1996, Sutiyoso yang ketika itu menjabat Pangdam Jaya juga diduga terlibat. Pasalnya, ada aparat kepolisian dan TNI yang ikut bersama massa PDI Soeryadi melakukan penyerbuan.(dil/jpnn)