Aktivis Ingatkan Korupsi Hambat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com - NEW YORK - Pemerintah negara-negara di dunia perlu menaruh perhatian penting pada Goal 16 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustanaible Development Goals (SDGs) tentang antikorupsi dan tata kelola demi menciptakan masyarakat yang damai, berkeadilan dan inklusif di Indonesia. Jika tidak, target-target SDGs yang lain tidak akan terwujud.

“Implementasi pembangunan dan pembiayaan pembangunan hanya akan efektif apabila korupsi dicegah dan dikurangi,” kata Ilham Saenong, Direktur Program Transparency International Indonesia (TII) dalam keterangan tertulis dari New York, Amerika Serikat, Selasa (29/9).

Hal itu disampaikan Ilham, setelah menghadiri Deklarasi Dukungan Open Government Partnership (OGP) terhadap Agenda Pembangunan 2030 di Gedung PBB, New York, AS, Minggu (27/9). 

Setidaknya sepuluh perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia hadir dalam deklarasi ini, diantaranya Walhi, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Prakarsa, TII dan Kontras.

Realitas di Indonesia saat ini, menurut Ilham, masyarakat tak kunjung sejahtera, meskipun triliunan dana pembangunan digelontorkan setiap tahunnya. Ia menduga korupsi karena tata kelola pemerintah yang buruk menjadi penyebabnya.

“Akibatnya manfaat pelayanan publik dan pengadaan barang jasa pembangunan tidak sampai pada masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Ilham.

Merujuk Corruption Perception Index Indonesia yang dirilis Transparency International pada 2014, Indonesia menempati posisi 107 dari 175 negara yang disurvei. Indonesia memperoleh skor 32 dalam skala 0-100. Nol menunjukkan negara paling korup dan angka 100 untuk paling bersih.

Artinya, Indonesia masuk dalam kategori negara dengan tingkat persoalan korupsi yang tinggi di birokrasi, lembaga-lembaga politik, dan peradilan.