Aktivis Migas Natuna Tuntut DBH Lebih Adil

JAKARTA - Kelompok aktivis Badan Perjuangan (BP) Migas Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendesak agar DPR RI, terutama Komisi II dan VII, mengkaji ulang formasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas antara Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Anambas. Kelompok BP Migas ini menilai, kesepakatan Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Kabupaten Anambas tentang persentase DBH Migas perlu ditinjau ulang.

"Sejauh ini, persentase pembagian DBH Migas antara Natuna dengan Anambas sebesar 60 banding 40 persen. (Pembagian) DBH Migas tersebut tidak adil, karena Anambas bukan daerah penghasil," tegas Ketua Kelompok BP Migas Kabupaten Natuna, Muhammad Nazir, di press room DPR, Senin (25/10).

Diungkap Nazir, sebelumnya pernah terjadi kesepakatan antara Pemkab Natuna dengan Pemkab Anambas, bahwa Natuna menjadi kabupaten induk dan bersedia membaginya. Sayangnya, lanjut Nazir, saat memutuskan perkara tersebut, Pemkab Natuna tidak melibatkan masyarakat. "Setelah kami tinjau dan kaji ulang, kami keberatan dengan model seperti ini. DBH masih menjadi sumber andalan pemasukan daerah Kabupaten Natuna," kata Nazir.

Selain itu, Nazir juga berharap agar DPR segera membahas masa depan lokasi pengelolaan dan pengolahan Blok D-Alfa Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nazir mendesak agar DPR dan pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Natuna sebagai tempat pengolahan migas Blok D-Alfa. Pasalnya, selain dekat, sumbernya pun berada di wilayah laut Natuna.