Aktivis Papua Barat Dukung Pemimpin Baru DPD RI
jpnn.com, KAIMANA - Beberapa aktivis di Provinsi Papua Barat menyatakan dukungan kepada Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pemimpin baru di lembaga DPD RI.
Dukungan tersebut di antaranya disampaikan oleh Ketua Pemuda Kebangsaan Kaimana, Sony Tana dan Wakil Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Kaimana, Septer Samaduda saat diskusi yang dihadiri anggota DPD RI Mervin Sadipun Komber di Kaimana, Papua Barat, Kamis (1/6) lalu.
Dalam diskusi yang mengangkat tema “Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945”, Sony Tana berharap dapat menghasilkan konsep pemikiran dari daerah untuk mengusulkan amandemen UUD 1945.
Sony juga menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan baru di DPD RI. Ia meminta semua anggota DPD untuk mengakhiri semua polemik terkait masa jabatan pimpinan lembaga itu.
Sedangkan Wakil Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI Kaimana Septer Samaduda, menyatakan mendukung upaya DPD dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan, yang saat ini juga tengah berproses di MPR.
“Kami juga mendukung kepemimpinan Pak OSO (Oesman Sapta Odang), Pak Nono Sampono dan Prof Lubis dalam memimpin DPD RI,” katanya.
Septer berharap DPD RI bersatu lagi dan dapat menghilangkan perbedaan internal terkait masa jabatan pimpinan, dan fokus lagi dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Sementara itu, Anggota DPD RI, Mervin Sadipun Komber mengatakan amandemen UUD 1945 merupakan jalan konstitusional untuk mendorong penguatan peran DPD RI termasuk peran daerah.
Beberapa aktivis di Provinsi Papua Barat menyatakan dukungan kepada Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai pemimpin baru di
- Sultan Sebut Sawit Bisa Jadi Modal Soft Power Indonesia Dalam Geopolitik Global
- Senator Filep Merespons Problematika Dosen Soal Tunjangan Kinerja Hingga Beban Administrasi
- Indonesia Diterima Jadi Anggota BRICS, Sultan Apresiasi Kinerja Diplomatik Presiden Prabowo
- Seleksi PPPK: DPD RI Ingatkan KemenPAN-RB soal Komitmen tentang Non-ASN
- Merespons Putusan MK Tentang PT Nol Persen, Sultan Wacanakan Capres Independen
- Awasi Program Makan Bergizi di Daerah, Komite III DPD RI Pastikan Tidak Ada Beban Biaya Bagi Penerima Manfaat