Aktivis Temui Fahri agar DPR Batalkan Penghargaan untuk SMI
jpnn.com, JAKARTA - Puluhan aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) mendatangi gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/3). Kedatangan delegasi Prima untuk menyampaikan aspirasi supaya DPR membatalkan rencana pemberian gelar kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI).
Delegasi Prima diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Ketua Presidium Prima Sya'roni Prima dalam kesempatan itu menyerahkan dua poster bertuliskan Sri Mulyani Tidak Pantas Terima Penghargaan dari DPR dan Batalkan Penghargaan Untuk Sri Mulyani.
"Kami juga menyampaikan sikap bahwa Sri Mulyani tidak pantas menerima penghargaan dari DPR," kata Sya'roni.
Dia menilai rencana DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) memberikan penghargaan kepada SMI pada peringatan Hari Perempuan Internasional, Rabu (14/3) patut disesalkan. Menurut dia, mantan petinggi Bank Dunia itu tidak layak menerima penghargaan dari DPR karena prestasinya sebagai menteri keuangan sangat buruk dan tidak pro kepada rakyat kecil.
Sya’roni lantas mencontohkan pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari lima persen, serta utang pemerintah yang menumpuk hingga hampir Rp 4.000 triliun. Selain itu, sambung dia, nilai tukar rupiah ambruk.
"Selain prestasi yang jeblok, kebijakannya juga sering tidak pro-rakyat. Di antaranya mencabut berbagai subsidi," kata Sya'roni.
Menurut Sya’roni, sejarah mencatat Sri Mulyani juga pernah diperlakukan sebagai musuh oleh mayoritas anggota DPR karena dianggap terlibat dalam skandal bailout Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Bahkan, lanjut dia, DPR dalam rapat paripurna DPR pernah merekomendasikan agar SMI diusut secara hukum. "Tetapi sayang kasus itu kini tidak jelas penyelesainnya," tegasnya.
Karena itu Sya’roni menegaskan, semestinya yang dilakukan DPR adalah mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. "Makanya aneh, orang yang dianggap terlibat dalam skandal kini akan diberi penghargaan prestisius," ungkap Sya'roni.(boy/jpnn)
Presidium Prima menilai prestasi Sri Mulyani sebagai menteri keuangan tak istimewa. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang stagnan, tapi utang pun menumpuk.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPR Minta Kejaksaan Profesional di Sidang Praperadilan Tom Lembong
- KPK Incar Aset Anwar Sadad yang Dibeli Pakai Duit Kasus Korupsi Dana Hibah
- Siang Ini, DPR Pilih Lima Capim dan Cadewas KPK Pakai Mekanisme Voting
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- Digitalisasi untuk Mendorong Pengembangan Pariwisata Indonesia Perlu Dilakukan
- Rapat Bareng Kepala Baratin, Anggota Komisi IV Singgung Pengawasan Berbasis AI