Aktivis Tinggalkan Kalpataru dan Wana Lestari di Depan Istana

jpnn.com - JAKARTA – Tiga aktivis lingkungan peraih penghargaan Kalpataru dan Wana Lestari asal Sumatera Utara menggelar aksi unjukrasa di depan Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9).

Berbeda dari unjukrasa pada umumnya, aksi yang dilakukan Marandus Sirait, Wilmar Eliaser Simanjorang dan Hasoloan Manik, tidak diwarnai orasi. Mereka hanya ingin mengembalikan penghargaan Kalpataru yang diperoleh dari Presiden dan penghargaan Wana Lestari yang diperoleh dari Menteri Kehutanan beberapa tahun lalu.

Menurut Hasiholan Manik, langkah mengembalikan penghargaan sebagai bentuk protes, karena pemerintah tidak juga melakukan langkah-langkah terobosan mengatasi kerusakan lingkungan di Sumatera Utara.

“Kami mengembalikan penghargaan ini karena pohon di hutan kami terus ditebang. Penghargaan-penghargaan yang kami dapatkan tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi akibat kebijakan keliru dari pemerintah. Atas dasar tersebutlah penghargaan yang telah kami dapatkan kami kembalikan,” ujarnya.

Warga Dairi, peraih penghargaan Kalpataru  tahun 2010 untuk kategori penyelamat lingkungan ini menyatakan, kerusakan hutan Sumut di antaranya terjadi di kawasan hutan Pakpak Barat yang luasnya mencapai 2.850 hektar.

Kerusakan terjadi akibat begitu bebasnya sejumlah kalangan melakukan penebangan.  Baik itu dilakukan masyarakat, maupun  perusahaan yang mengaku memiliki izin dari pemerintah.

“Kami sudah berkali-kali membuat surat ke berbagai instansi pemerintah. Kita nyatakan sangat keberatan dengan kerusakan yang ada, tapi sampai saat ini tidak ada respon,” ujarnya.

Hal senada juga dikemukakan Marandus Sirait, peraih penghargaan Kalpataru asal Kabupaten Samosir, tahun 2005 untuk kategori perintis lingkungan. Menurutnya, kondisi air Danau Toba saat ini tidak saja kian menyusut. Namun telah terjadi pencemaran yang sangat mengkhawatirkan. Padahal kawasan tersebut merupakan salah satu andalan pariwisata, yang sudah selayaknya memeroleh perhatian serius dari seluruh kalangan, terutama pemerintah.