Akui Ada Alumni IPDN Bermental Priyayi

jpnn.com - JAKARTA--pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan, mendapat tanggapanKaro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman.

Menurut Alumni IPDN itu, pernyataan Ahok harus menjadi pemicu bagi para alumni untuk makin berprestasi dalam membangun negeri ini, di manapun bertugas.

Dalam alam demokrasi semua orang bebas berpendapat, tentu dalam koridor aturan karena Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

"Hemat kami, bangsa ini tidak akan pernah ada perbaikan dan kemajuan signifikan apabila pola komunikasi bangsa didasarkan pandangan parsial dan emosional," kata Herman yang juga alumni IPDN, Rabu (9/9).

Menurut mantan pejabat di Sumedang ini, semua diskursus akan sehat dan solutif apabila elaborasinya berangkat dari empati, data, realita dan antisipasi tantangan ke depan.

"2015 kita memasuki era MEA, kita pun akan menjemput bonus demografi. Apakah kita akan memanfaatkannya dengan baik dan menjadi pelaku utama di dalamnya atau menjadi pecundang dan terjebak pad amiddle income trap karena ego dan ke"akuan" masing-masing?," papar Herman.

Dikatakan, bangsa besar ini harus dibangun dengan semangat gotong royong dalam bingkai saling menghormati, bukan oleh spirit untuk saling menegasikan, apalagi melukai.

"Diantara kita tidak ada "Superman", orang hebat yang bisa sendirian mengelola republik. Yang ada adalah "Pak Suparman" petani tomat di Garut yang membutuhkan perlindungan negara karena harga tomat terus melorot, atau "Bang Sulaiman" pedagang asongan yang harus pindah tempat tinggal karena penataan Kampung Pulo," bebernya.