Akui Fee BPD Cenderung Korupsi

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan bahwa honor dan fee yang diterima kepala daerah harus dibedakan. Gamawan mengakui bahwa fee yang diterima para kepala daerah karena menyimpan uang APBD di Bank Pembangunan Daerah memang cenderung koruptif. Namun demikian soal honor, Gamawan menegaskan bahwa uang tersebut diterima karena sebagai bentuk penghormatan dan memang sudah dianggarkan.

Kepada wartawan dalam perbincangan melalui fasilitas teleconference, kemarin, Gamawan menyatakan, harus ada aturan yang lebih tegas soal larangan tentang fee. "Kalau fee dari jasa giro itu memang cenderung koruptir. Karena bisa saja itu karena hasil kong-kalikong dengan pejabat bank. Fee itu tidak dianggarkan," ujar Gamawan yang saat pembicaraan itu tengah berada di Denpasar, Bali.

Lebih lanjut dikatakannya, aturan yang ada sekarang terkait fee memang belum jelas. "Aturan yang ada sekarang masih abu-abu, yaitu semacam himbauan dari BI (Bank Indonesia) tahun 2006 yang mengimbau seluruh bank tidak memberikan uang kepada pejabat," sebutnya.

Jadi, kata mantan Gubernur Sumatera Barat itu, tidak ada aturan yang dengan tegas melarangnya. "Mana yang boleh dana mana yang tidak boleh diterima itu tidak jelas," sambungnya.